Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan bahwa proses pemindahan ASN ke IKN telah resmi dimulai. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya pada Kamis (31/7/2025).

Rencana Pemindahan ASN Dimulai Bertahap

Basuki menjelaskan bahwa saat ini proses perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berlangsung. Sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN, serta 109 pegawai Kementerian Kesehatan, sudah menempati hunian ASN di beberapa tower yang telah disiapkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Proses ini adalah bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara yang tengah dikawal oleh Kementerian PANRB.

“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat,” ujar Basuki.

Instansi yang Telah Berpindah ke IKN

Selain pegawai Otorita IKN dan Kemenkes, sejumlah instansi lain juga sudah menempatkan pegawainya di IKN, antara lain:

• Bank Indonesia
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Kementerian PUPR
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
• Balai-balai teknis di bawah Kementerian PUPR

Persiapan Pembangunan Tahap Kedua Dimulai

Basuki menambahkan bahwa seluruh tahapan persiapan untuk pembangunan tahap II IKN telah selesai, termasuk penganggarannya. Fokus utama tahap kedua adalah membangun kawasan Legislatif dan Yudikatif beserta fasilitas pendukungnya.

Proses lelang pembangunan dijadwalkan mulai awal Agustus 2025 sebagai tindak lanjut dari pembangunan tahap I.

Jadwal Pemindahan ASN yang Sempat Mundur

Sebelumnya, jadwal pemindahan ASN ke IKN mengalami beberapa kali penundaan, dari target awal sebelum 17 Agustus 2024, hingga bergeser ke Januari 2025 dan bahkan sempat muncul wacana usai Lebaran 2025.

Penundaan ini terjadi akibat sejumlah infrastruktur yang belum rampung dan dampak pergantian pemerintahan.

Seleksi ASN Gelombang Berikutnya Dimulai 2026

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa proses seleksi ulang ASN yang akan berpindah ke IKN akan dilakukan pada tahun 2026, mempertimbangkan prioritas nasional dan struktur kabinet baru.

“Kami akan melakukan penapisan ulang agar proses pemindahan ini relevan dan selaras dengan strategi pembangunan terbaru,” ujar Rini dalam RDP dengan Komisi II DPR RI.

Langkah ini juga menjadi bagian dari penyesuaian struktur organisasi dan SDM setelah perubahan pemerintahan. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan di IKN.

Kesimpulan

Dengan dimulainya pemindahan ASN ke IKN dan rampungnya persiapan pembangunan tahap dua, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Ke depan, pemindahan akan terus berlangsung dengan mempertimbangkan dinamika politik dan infrastruktur.

Masyarakat diharapkan mendukung proses ini sebagai bagian dari transformasi nasional menuju pemerataan pembangunan dan efisiensi tata kelola pemerintahan.