Trump Teken Undang-undang Kontroversial di Hari Kemerdekaan, Tuai Banjir Kritik
Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan setelah menandatangani undang-undang kontroversial terkait pemangkasan pajak dan anggaran di tengah perayaan Hari Kemerdekaan AS, Jumat (4/7/2025). UU yang disebut “One Big Beautiful Bill” ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
UU Kontroversial yang Disahkan di Tengah Perayaan 4 Juli
Proses penandatanganan digelar di halaman selatan Gedung Putih dengan atmosfer seperti kampanye. Ribuan pendukung Trump hadir, disertai atraksi jet tempur dan pembom siluman di langit Washington DC.
“Saya belum pernah melihat rakyat kita sebahagia ini,” ujar Trump dalam pidatonya. “Ini adalah pemotongan pajak terbesar, pemangkasan belanja terbesar, dan investasi keamanan perbatasan terbesar dalam sejarah Amerika.”
Disahkan Tipis, Kritik Meluas
Undang-undang ini disahkan oleh DPR AS yang dikuasai Partai Republik dengan perolehan tipis 218-214, sehari sebelum ditandatangani. RUU ini mencakup pemotongan pajak permanen, pengurangan anggaran sosial, dan pendanaan kebijakan imigrasi ketat yang menjadi janji utama kampanye Trump.
Namun, para analis memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak buruk. Beberapa pihak memperkirakan sekitar 15 juta warga akan kehilangan akses asuransi kesehatan dan utang nasional bisa melonjak lebih dari US$ 3 triliun.
Suasana Nasionalisme Kental
Penandatanganan ini bukan hanya sekadar acara administratif. Trump menghadirkannya sebagai pertunjukan kekuatan nasionalisme dan kekuasaan. Jet-jet militer melintas di atas langit Washington DC, membangkitkan semangat patriotisme pendukungnya.
Jenis jet tempur yang digunakan dalam atraksi disebut serupa dengan yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Banyak pengamat menilai acara ini sebagai sinyal kekuatan militer dan politik menjelang Pilpres 2026.
Ancaman terhadap Program Sosial dan Stabilitas Anggaran
Meskipun Partai Republik menyambut baik undang-undang ini sebagai pencapaian besar, banyak kelompok sipil dan ekonom menilai langkah ini merusak program jaminan sosial yang menopang warga berpenghasilan rendah.
Organisasi nirlaba dan lembaga pemantau anggaran menyebutkan bahwa pemangkasan ini berisiko menghilangkan bantuan penting seperti Medicaid dan subsidi kesehatan lainnya.
Kesimpulan
Trump teken undang-undang kontroversial di Hari Kemerdekaan Amerika bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, tetapi menjadi simbol politik agresif yang bisa menentukan arah kampanye 2026. Meskipun dipuji pendukungnya sebagai kemenangan besar, banyak pihak justru melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di AS.
Apakah langkah ini akan membawa keuntungan ekonomi atau justru krisis baru? Waktu yang akan menjawab.